Percepat Pembangunan Lewat Kolaborasi Bareng Pengusaha Pengadaan Barang Jasa



SUKABUMI--Pemerintah Kota Sukabumi menggandeng pengusaha pengadaan barang dan jasa untuk berkolaborasi membangun daerah. Caranya dengan menjalin kebersamaan dan saling mendukung demi terwujudnya Sukabumi yang religius, nyaman, dan sejahtera.
Hal ini disampaikan Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi dalam Seminar dan diskusi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Hotel Balcony Sukabumi, Sabtu (23/11).

Kegiatan yang digelar Forum Komunikasi Pengusaha Pengadaan Barang dan Jasa (FKPPBJ) Kota Sukabumi juga diisi dengan pelantikan pengurus FKPPBJ dan dihadiri pula Ketua DPRD Kota Sukabumi Kamal Suherman. '' Amanat Presiden Jokowi pada beberapa waktu lalu, kepala daerah baik kota/kabupaten, dan provinsi bersama forkopimda harus melakukan percepatan pembangunan di seluruh wilayah,'' kata Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi.

Ada tiga kunci dalam percepatan pembangunan. Salah satunya kata Fahmi, percepatan pembangunan infrastruktur karena dari hasil kajian akan mendongkrak angka kesehatan pendidikan dan kesejahteraan. Sehingga mau tidak mau kota kabupaten dan provinsi harus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur.

Bagi pemda dalam percepatan pembangunan infrastruktur tidak bisa sendiri butuh kolaborasi yang baik yakni menerapkan konsep pentahelik. Di mana ada elemen akademisi, community, goverment, dan media (ABCGM). Termasuk pemerintah dan pengusaha harus kolaborasi dan jangan saling bertentangan.

'' Saya yakin terbentuknya forum ini dalam rangka itu,'' cetus Fahmi. Keberadaan forum ini kata Fahmi, mampu mempersatukan berbagai pengusaha pengadaan barang dan jasa di kota.

Hal itu terlihat dari lambang organisasi yang bermakna kebersamaan dan berkolaborasi. '' Mari bangun Sukabumi kita, bukan Sukabumi anda dan bukan Sukabumi kalian,'' kata Fahmi. Maksudnya kita yang bertanggungjawab membangun Sukabumi dengan kolaborasi.

Terkait Perpres Nomor 16 tahun 2018 ungkap Fahmi semangatnya mendorong peningkatan kompetensi baik pemerintah dan pengusaha. Targetnya pengadaan barang jasa lebih baik dan profesional serta memperhatikan pengusaha lokal.

Di sisi lain presiden juga mengamanatkan reformasi birokrasi dan wacana penyederhanaan birokrasi. Di samping itu inovasi pendidikan bagaimana mendorong sumber daya manusia (SDM) berkualitas, makanya akan me perbanyak pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi politeknik akan melahirkan tenaga terampil siap pakai.   

Posting Komentar

0 Komentar