Menteri Sosial datangi Kota Sukabumi



Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita pada saat memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Pondok Pesantren (Ponpes) Riyadlul Jannah di Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu, Rabu (10/4).




SUKABUMI - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita beserta rombongan mendatangi Pondok Pesantren (Ponpes) Riyadlul Jannah di Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu, Rabu (10/4). Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi bersama Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Setiawan Hamami dan juga pimpinan pondok pesantren menyambut kedatangannya.


Kehadiran Mensos tersebut dalam acara bertema "Sosialisasi Peningkatan Peran Pondok Pesantren dan Keluarga dalam Perlindungan Anak". Kegiatan itu diawali pembagian sembako kepada masyarakat.


Selepas dari Ponpes Riyadlul Jannah, Menteri Sosial RI dan rombongan menuju penyaluran bantuan sosial BPNT dan PKH di GOR Surya Kencana Jalan Stadion Kota Sukabumi. Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi dalam sambutan selamat datangnya menyambut baik dukungan, informasi serta kadeudeuh yang sudah diberikan Kementerian Sosial kepada warga Kota Sukabumi.


'' Kami menyambut baik program pemerintah yang memberikan dukungan dalam membangun Sukabumi,'' kata Fahmi. Sehingga warga Sukabumi dapat meningkat tingkat kesejahteraannya.


Dalam sambutannya Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, secara nasional, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang digencarkan pemerintah telah mampu menekan angka kemiskinan serta ketimpangan. Data BPS September 2018, angka kemiskinan secara nasional turun dari 9,82 persen (Maret 2018) menjadi 9,66 persen pada bulan September 2018. Sedangkan, pada tahun 2018 pemerintah juga berhasil menekan angka ketimpangan dari 0.389 pada bulan maret menjadi 0.384 pada bulan september.        



Program yang berkontribusi sangat besar terhadap penurunan angka kemiskinan ungkap Agus adalah PKH yang terintegrasi dengan program BPNT/Rastra. Kontribusi ini tidak dapat lepas dari sumbangsih dan kerja keras para SDM PKH dan BPNT dalam menyukseskan penyelenggaraan PKH dan Program BPNT/Rastra Ibu-ibu Penerima PKH dan BPNT.


Presiden Joko Widodo lanjut Agus menaikan anggaran dan jumlah penerima PKH dan BPNT. Mensos menerangkan, anggaran PKH yang semula tahun 2018 sebesar Rp 19,2 trilliun pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp 34,4 trilliun. Penerima bantuan yang pada tahun 2014 hanya 3 juta penerima menjadi 10 juta penerima pada tahun 2018.


Penerima BPNT kata Agus terus meningkat dari 1,3 juta di tahun 2017 menjadi 10 juta di tahun 2018 dan ditargetkan di tahun 2019 menjadi 15,6 juta. Pada bulan Desember 2018 lalu, Presiden Jokowi menyampaikan komitmen untuk menambah jumlah KPM PKH di tahun 2020 menjadi 15,6 juta KPM. Ini berarti nanti diharapkan seluruh KPM BPNT juga masuk sebagai peserta PKH.


Supaya bantuan yang diterima dapat bermanfaat dengan baik kata Mensos maka penerima bantuan harus memperhatikan beberapa hal. Pertama bantuan pemerintah ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup Ibu-ibu terutama tiga komponen PKH kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.



Ibu-ibu yang memiliki komponen kesehatan ujar Agus mendapatkan layanan kesehatan sesuai protokol kesehatan. Contohnya yang memiliki bayi maka harus dipastikan mendapatkan ASI dan terpenuhi kecukupan gizinya. Ibu-ibu yang memiliki anak-anak sekolah harus memastikan agar bersekolah dengan tingkat kehadiran minimal 85 persen.


Sementara bagi Ibu-ibu yang tinggal dengan lansia dan atau disabilitas, dipastikan dirawat dengan baik, terpenuhi kebutuhan dasarnya dan diantar ke layanan kesehatan jika diperlukan.


Di sisi lain tutur Agus, informasi terkait hak dan kewajiban yang harus dilakukan sebagai peserta PKH bisa didapatkan dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Para ibu diharapkan untuk rutin hadir dalam pertemuan tersebut karena melalui media tersebut akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam meningkatkan taraf hidup.


Selain itu bagaimana meningkatkan kesehatan dan kecukupan gizi bagi anak-anak, bagaimana anak-anak agar tetap bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Di samping itu bagaimana Ibu-ibu diajarkan untuk mengelola keuangan agar dapat digunakan secara bijak dan peningkatan perekonomian, bagaimana Ibu-ibu diajarkan mengasuh anak dengan baik, untuk ibu-ibu yang tinggal dengan lansia dan disabilitas diajarkan pula bagaimana menjaga dan memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik.

" Saya kembali menitipkan kepada SDM PKH agar pelaksanaan P2K2 dapat dilaksanakan secara masif sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Perubahan perilaku KPM PKH menjadi indikator keberhasilan kinerja saudara-saudara," ungkap Agus.


Ketiga bantuan yang diterima oleh ibu-ibu agar dipergunakan dengan bijak. Pemanfaatan bantuan PKH berulang-ulang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo.


Presiden kata Agus berpesan ibu-ibu memanfaatkan bantuan untuk keperluan peningkatan kesehatan dan ketercukupan gizi anak-anak seperti beli telur, ikan, daging maupun susu. Berikutnya untuk keperluan yang mendukung pendidikan anak-anak seperti seragam sekolah atau perlengkapan sekolah. Terakhir modal usaha untuk kemandirian ekonomi dan bantuannya dapat ditabung dan disisihkan untuk modal usaha sesuai dengan keterampilan masing-masing.

Posting Komentar

0 Komentar