Pemerintah Kota Sukabumi Segera Memiliki Desain Master Plan Pusat Pemerintahan




Foto bersama peserta lomba design master plan pusat pemerintahan Kota Sukabumi,
bersama tim penilai di ruang pertemuan Balai Kota Sukabumi, Minggu (31/3)


SUKABUMI - Pemerintah Kota Sukabumi segera memiliki desain master plan pusat pemerintahan Kota Sukabumi yang baru di Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi. Di mana saat ini proses sayembara desain master plan pusat pemerintahan Kota Sukabumi sudah memasuki tahapan penjurian tahap II atau akhir.

Proses sayembara tahap dua ini dilakukan di Balai Kota Sukabumi pada Minggu (31/3). Dalam kesempatan itu hadir Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi dan Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Setiawan Hamami. Selain itu hadir pengurus Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jawa Barat dan Sukabumi yang dilibatkan dalam sayembara tersebut. Sementara itu hasil penjurian Pemkot Sukabumi menetapkan pemenang, Juara I Tim Fajar Ikhwan Harnomo, Juara II Fediah, Juara III Gregorius Supie Yolodi, Juara III Erwin Cahyadi, JuaraHarapan I Realrich Sjarief, Juara Harapan II Hengky Pramudya.

‘’ Kami bersyukur dan kaget ternyata sangat banyak warga yang memiliki perhatian dan ingin berkontribusi untuk mengikuti sayembara pusat pemerintahan,’’ ujar Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi pada saat membuka penjurian tahap dua di ruang utama Balai Kota Sukabumi. Ia meyakini antusiasme yang tinggi ini bukan karena ingin mendapatkan hadiah.

Melainkan kata Fahmi warga memiliki tanggung jawa dan ingin memajukan kota/kabupaten di Jawa Barat. Di mana salah satu ciri peradaban sebuah bangsa dan daerah atau kota yakni desain arsitekturalnya yang akan menunjukkan seberapa hebat daerah itu memiliki peradaban yang tinggi. 

Fahmi menerangkan, bila berkunjung atau berwisata ke daerah yang ingin dilihat salah satunya peninggalan arsitektur. Kondisi ini memberikan semangat bagi Pemkot Sukabumi untuk dapat meninggalkan sebuah peradaban terbaik salah satunya desain pusat pemerintahan. 

‘’ Saya dan Pak Wakil dibatasi waktu satu periode selama lima tahun dan berharap mampu membangun desain artistektur yang baik dan akan selalu dikenal,’’ ujar Fahmi. Hal ini menjadikan semangat bagi pemerintah untuk berkomitem pada tahun ini membangun pusat pemerintah.

Sehingga ungkap Fahmi, munculah ide sayembara desain pusat pemerintahan. Nantinya akan dipilih hasil desain yang terbaik dari yang baik. 
Fahmi menerangkan jika dilakukan proses yang biasa hanya akan ada satu konsep atau satu ide. Namun kalau disayembarakan maka akan banyak konsep untuk dapa menjadi pilihan mencari yang terbaik.


‘’ Targetnya setelah ada desain maka pada 2021 kami ingin dilakukan pembangunan secara fisik,’’ cetus Fahmi. Tahapannya setelah desain selesai akan dilanjutkan proses bersifat administratif dan selanjutnya pembangunan pada 2021.


Pemerintah lanjut Fahmi, ingin mempunyai kota baru yang ditandai dengan pusat pemerintahan dan terjadi penyebaran pusat keramaian tidak hanya di Cikole melainkan menyebar di Kecamatan Cibeurum dan Baros. Upaya ini untuk menguatkan percepatan pembangunan pusat pemerintahan agar Sukabumi bisa melesat dari waktu ke waktu.


Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sukabumi, Asep Irawan menambahkan, sayembara ini bertujuan untuk mendapatkan ide atau gagasan terbaik dalam menata pusat pemerintahan Kota Sukabumi. ‘’ Pembangunan dilakukan di atas lahan 20 hektare di Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan  Cibeureum,’’imbuh dia.

Sayembara ini ujar Asep, berskala nasional diikuti anggota Ikatan Arsitekur Indonesia yang memiliki sertifikat keahlian minimal madya. Mereka bisa mendafar baik perseorangan dan kelompok atau tim

Pada tahap pendaftaran ada sebanyak 74 tim mendaftar dan tahap pemasukan karya ada sebanyak 40 tim. Selanjutnya pada penjurian tahap pertama pada 24 Maret 2019 di Bandung menghasilkan 6 peserta hasil terbaik dan mereka akan mengikuti tahap akhir pada 31 Mare 2019.

Sayembara ini terang Asep, dibiayai APBD Kota Sukabumi. Sistem sayembara merupakan swakelola tipe 4 berdasarkan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Jasa dan Barang Pemerintah.

Posting Komentar

0 Komentar